Kebebasan Beragama

Kebebasan Beragama

Andreas A Yewangoe

KEBEBASAN
beragama di negeri ini dijamin oleh Konstitusi. Pasal 29 UUD 1945
menegaskan hal itu. Di dalam Pasal 28 I ayat 2 dengan sangat jelas
dikatakan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Demikian pun UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Semua rumusan yang
indah itu menegaskan, Indonesia menjunjung tinggi kebebasan setiap
warganegara untuk mempunyai agama yang dipilihnya secara bebas.
Demikian juga kebebasan untuk mengungkapkannya di muka umum melalui
ibadah dan berbagai perbuatan-perbuatan keagamaan lainnya.

Sayang, di dalam kenyataannya tidak seindah yang dirumuskan. Dalam
bulan-bulan terakhir ini kita menyaksikan beberapa peristiwa yang
mencederai kebebasan beragama itu. Ada penyerangan terhadap Jemaat
Akhmadiyah yang sedang mengadakan pertemuan tahunan di Kampus Al
Mubarak pada 9 Juli 2005.

Menurut catatan Komnas HAM, pertemuan tahunan itu sesungguhnya telah
memperoleh izin dari Markas Besar Kepolisian RI. Entah bagaimana,
mereka diserang dengan akibat beberapa orang cedera. Maka guna mencegah
akibat yang lebih parah, jemaat itu diungsikan ke lain tempat.

Perlakuan serupa juga dikenakan kepada kelompok Salamullah, pimpinan
Lia Aminuddin. Kelompok itu dikepung dan digelandang ke kantor polisi.
Hal yang sama pun menimpa beberapa jemaat Kristiani yang gedung-gedung
ibadahnya ditutup dan atau diminta untuk ditutup.

Gelombang penutupan ini cukup marak di Jawa Barat dan Banten. Di
Bekasi, sebagai akibat penutupan itu terpaksa jemaatnya melaksanakan
kebaktian di pinggir jalan selama dua-tiga minggu, hal yang belum
pernah terjadi selama republik ini berdiri. Tentu saja melakukan
kebaktian dipinggir jalan dianggap tidak layak, bukan saja oleh
penduduk setempat, tetapi juga oleh umat Kristiani sendiri.

Alasan yang dikemukakan sangat “klasik”, gedung-gedung ibadah yang
dipakai umat Kristen itu tidak mempunyai izin, alias bertentangan
dengan SKB Nomor 01/Ber/Mdn-Mag/1969 yang kontroversial itu. Tidak
pernah dipertanyakan secara adil, mengapa izin tidak ada.

Kejadian-kejadian itu lalu mendorong kita untuk bertanya, masihkah
prinsip-prinsip kebebasan beragama sebagaimana diatur di dalam
Konstitusi dan perangkat UU lainnya dijunjung tinggi di negeri ini?
Pertanyaan itu pantas diajukan, ketika kemajemukan kita telah merupakan
fakta telanjang di depan kita. Malah di dalam agama yang sama derajat
kemajemukan itu cukup tinggi.

Pertanyaan itu pula yang digumuli gereja-gereja di Indonesia yang
mengadakan persidangan Majelis Pekerja Lengkap (MPL-PGI) di Pekan Baru,
Riau pada 24-27 Januari 2006. Keprihatinan itu dirumuskan dalam Pikiran
Pokok: “Mewujudnyatakan Kebebasan Beragama dalam Konteks Masyarakat
Majemuk Indonesia”.

*

Bagaimanapun, kebebasan beragama adalah salah satu hak paling dasar
bagi seseorang. Sebagai demikian, hak itu tidak diberikan oleh siapa
pun termasuk negara. Kebebasan beragama itu mencakupi juga keluasan
untuk mengungkapkannya di muka umum melalui ibadah, dan
perbuatan-perbuatan keagamaan lainnya. Bahkan juga kebebasan
menafsirkan ayat-ayat Kitab Suci, yang pada gilirannya pun bisa
menghasilkan persepsi berbeda terhadap yang dipercayai itu.

Itu berarti, bahwa suatu tafsiran yang dipunyai oleh satu kelompok
tidak bisa didesakkan kepada kelompok lain yang bertolak dari suatu
titik-berangkat berbeda. Apalagi kalau tangan negara dipakai untuk itu.
Yang lebih mungkin dilakukan adalah membuka pintu percakapan
seluas-luasnya sehingga terciptalah iklim yang saling memper- kaya
spiritualitas iman.

Rasanya perlu disadari, selama tafsiran itu dibuat oleh manusia, ia
tetap penuh dengan kelemahan. Namanya saja tafsiran manusia yang fana.
Kalaupun ayat sebuah Kitab Suci dibaca menurut huruf-huruf yang
tertulis, persepsi terhadapnya belum tentu sama dari orang yang satu ke
orang lainnya. Menyadari kenyataan itu, mestinya ruang diciptakan bagi
terjadinya dialog yang berbuah. Dengan demikian, kedewasaan kita di
dalam beragama makin lama makin ditingkatkan.

*

Ada baiknya kita belajar dari negeri-negeri Eropa, yang di dalam
sejarahnya, khususnya di dalam abad-abad pertengahan pernah memutlakkan
satu agama dan satu tafsiran saja yang mesti dipeluk oleh seluruh
rakyat.

Belakangan, prinsip bahwa agama yang dianut raja mesti juga merupakan
agama kerajaan (baca: penduduk) telah pula menghasilkan kepicikan di
dalam berpikir dan bertindak.

Tidak berlebihan kalau dikatakan sejarah negara-negara tersebut adalah
sejarah kepedihan yang penuh dengan darah dan air mata.Sekian banyak
orang harus dikorbankan hidupnya hanya karena mereka mempunyai sudut
pandang yang berbeda dengan pandangan resmi. Dalam hal ini negara tidak
dapat dikritik sebab ia mengklaim diri sebagai wakil Tuhan di bumi ini.
Bukankah para pejabatnya adalah pengemban amanat Tuhan sendiri?

Tetapi, sejarah juga membuktikan, cara pandang itu tidak membawa
kemajuan berarti di dalam peradaban negeri-negeri itu. Apalagi
pengembangan ilmu pengetahuan menjadi sangat terhambat, sebab gereja
(yang dalam banyak hal juga berkolusi dengan negara) mengklaim dirinya
sebagai penafsir satu-satunya terhadap Firman Allah, dan penentu mutlak
kehidupan manusia. Maka orang-orang seperti Galileo dan Copernicus
mesti menebus kepicikan cara berpikir itu dengan nyawa mereka. Jelas,
peradaban umat manusia menghadapi jalan buntu.

Jalan buntu ini diterobos dengan munculnya humanisme sebagai buah dari
rasionalisme dan pencerahan, di mana manusia dihargai harkat dan
martabatnya. Tentu saja ini tidak dilepaskan dari temuan kembali akan
harkat manusia sebagai Gambar Allah (imago Dei) menurut Alkitab.

Dalam perjalanan selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi modern
diperkembangkan setelah melalui liku-liku sejarah yang tidak mudah.
Agama memang tidak dikucilkan dari kehidupan, tetapi tidak lagi
memegang kekuasaan mutlak. Prinsip hak-hak asasi manusia dimajukan,
termasuk kebebasan untuk menganut agama yang dikehendaki.

Prinsip inilah pula yang diakomodasi oleh negara-negara modern sekarang
ini, termasuk Indonesia ketika hak ini dicantumkan sebagai salah satu
hak dasar manusia. Prof Dawam Raharjo, dalam sebuah seminar nasional
yang diselenggarakan di Yogyakarta, 13 Desember 2005 secara eksplisit
merumuskan kebebasan beragama itu: kebebasan memilih agama dan
kepercayaan, termasuk aliran kepercayaan; kebebasan untuk tidak
beragama; kebebasan berpindah agama; kebebasan menyebarkan agama asal
dilakukan tidak melalui kekerasan dan atau bujukan. Sebagai demikian,
negara mesti berlaku adil terhadap semua agama.

Agaknya pekerjaan rumah kita sebagai masyarakat majemuk Indonesia masih
cukup berat dalam tahun-tahun ke depan. Namun kita mesti terus
melakukannya, kalau kita menginginkan keutuhan bangsa kita terpelihara.
*

Penulis adalah rohaniwan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s